LBH HADE Indonesia Raya Beri Bantuan Hukum Gratis

HAMSASMI.ID. JAKARTA – Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta bersama Kantor Hukum HADE & Rekan serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HADE Indonesia Raya sosialisasi Undang-Undang (UU) RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Jakarta Timur.

Sosialisasi Undang-Undang (UU) RI Nomor 16 Tahun 2011 perihal Bantuan Hukum ini sebagai bentuk kehadiran negara di masyarakat .
UU RI nomor 16 tahun 2011 berbunyi :

a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Diikuti sebanyak 53 warga berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya yang ingin mengetahui tentang bantuan hukum dan LBH HADE Indonesia Raya.
Erinawita, SH,.MH selaku narasumber dari Kanwil Kemenkum dan HAM mengatakan sosialisasi bertujuan agar warga tidak mampu bila terkena masalah hukum bisa mendapatkan program bantuan hukum secara gratis.

Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta bersama Kantor Hukum HADE & Rekan serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HADE Indonesia Raya sosialisasi Undang-Undang (UU) RI Nomor 16 Tahun 2011

Bantuan dimulai dari penyidikan sampai putusan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2011 melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Bantuan hukum gratis buat masyarakat kurang mampu yang tersandung masalah hukum dengan jenjang melalui ketua RT/RW diberikan rekomendasi oleh lurah kemudian dilakukan verifikasi oleh LBH yang ditunjuk untuk selanjutnya dilakukan bantuan hukum,” papar Erinawita.

Yang paling sering ditemui terdapat permasalahan pengguna dan pengedar narkoba, KDRT, Pelecehan seksual serta masalah sosial. Namun bantuan hukum gratis ini hanya untuk masyarakat pra sejahtera atau miskin bukan permasalahan hukum yang terkait korupsi dan narkoba” tutur Erinawita menambahkan.

“Kegiatan penyuluh ini salah satu syarat verifikasi dan akreditasi LBH dari Kemenkum dan HAM, maka LBH HADE Indonesia Raya arus mempunya kegiatan 2 tahun kebelakang, mempunyai 11 orang pengacara, SK, AD/ART, susunan organisasi, dan program kerja.”

Ketua umum LBH HADE Indonesia Raya, Hendra Efendi. S.H., M.H mengatakan, program kedepan LBH HADE Indonesia Raya mengadakan penyuluhan hukum bekerjasama dengan lembaga hukum dan lembaga pemerintah lainnya seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung (MA), Badan Narkotika Nasional (BNN), 0mbudsman dan membangun 2 stake holder.

“ 2 stake holder itu, pertama Kantor Hukum HADE & Rekan yang orientasinya profit oriented, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HADE Indonesia Raya berorientasi sosial/bantuan hukum.” ujarnya.

“Semoga adanya penyuluhan ini, terbuka wawasan masyarakat terkait dengan masalah hukum, dan dengan paham dan banyak tahu hukum, otomatis menjadi pribadi yang disiplin dan taat hukum” tutur Hendra .

Hamsasmi selaku pendiri Lembaga Bantuan Hukum HADE Indonesia Raya mempersilahkan warga untuk konsultasi terkait hukum ke kantor LBH HADE Indonesia Raya yang berada di jalan Haji Naman no. 20 A, Jakarta Timur.

Pencarian dari Google:

Leave a Reply